Selayang Pandang Komnas Perempuan bekerja sama dengan Universitas Indonesia sejak 2010 menggagas Program Jangka Panjang Institusionalisiasi Pengetahuan dari Perempuan Indonesia (atau disingkat Pengetahuan dari Perempuan). Program ini ditujukan untuk memberikan ruang bagi (a) terbangunnya pengetahuan yang berkelanjutan melalui dokumentasi dan diskusi temuan lapangan dan penyimpulan konseptualnya; serta (b) munculnya inisiatif-inisiatif baru untuk kerjasama dan pelembagaan pengetahuan melalui mekanisme-mekanisme lain yang menjadi tindak lanjut konferensi. Meski penggagas adalah dua lembaga di atas, Institusionalisasi Pembangunan Pengetahuan dari Perempuan Indonesia terbuka bagi lembaga dan pihak-pihak lain untuk berperan aktif dalam kerjasama jangka panjang. Telah disadari bahwa adanya kebutuhan mendesak untuk melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang pelembagaan pengetahuan dari perempuan. Suatu mekanisme atau wadah untuk mengintegrasikan dan merefleksikan aktivitas dan temuan lapangan dalam bentuk pembelajaran untuk pengembangan pemikiran-pemikiran strategis baru dan pengetahuan konseptual. Yang dimaksud pengetahuan adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan formulasi gagasan-gagasan baru dari pengalaman dan kerja lapangan. Ruang ini juga untuk mempertemukan kerja lapangan dengan penggiat akademik, agar dapat bertukar kerangka teoritik untuk menajamkan kerja-kerja di lapangan atau sebaliknya.
Agroekologi Sistem Pemulihan Ekologi yang Memperkuat Perempuan Pembela HAM dalam Melakukan Pengorganisasian di Tingkat Tapak
Sejak 2008, Pesantren Ekologi Ath-Thaariq memperkenalkan gerakan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam (Green Islam).1 Ath-Thaariq tidak hanya melakukan kegiatan diskusi dalam dimensi teori, tetapi juga menerapkan praktek kehidupan sehari-hari atau integralisasi. Ath-Thaariq berpandangan, dasar metodologi yang diadopsi melalui cara pandang Islam, dengan segala ajarannya sebagai rahmatan lil’alamin (rahmat Allah SWT kepada semesta) dan komitmen ber-akhlaq karimah (akhlak mulia) kepada sesama dan semesta. Metodologi ini diimplementasikan melalui “Agroekologi,” yang mengandung tiga dimensi: sebagai ilmu, sebagai seperangkat praktik dan gerakan sosial2, diejawantahkan dalam penerapan kearifan lokal sistem Budaya Sunda bernama “Buruan Bumi dan Kebon Talun”, sebuah sistem di mana manusia sebagai bagian dari ekosistem atau bagian dari alam itu sendiri. Agroekologi berhasil menjadikan Ath’Thaariq menjadi organisasi yang berkembang kuat memberi contoh dan teladan dalam perlindungan kearifan lokal, melewati masa gawat Pandemic Covid-19 dan Perubahan iklim dengan penerapan sistem polykultur - pemeliharaan keanekaragaman benih warisan. Metodologi tersebut melahirkan basis gerakan yang mengkombinasikan beberapa epistemologi diantaranya : agama, ekologi - agroekologi, ecofeminisme, kearifan lokal, sirkular ekonomi, sosial solidarity ekonomi, greenetrepreneur, teknologi tepat guna, digitalisasi. Dengannya, penerapan “Pengetahuan Integralisasi” Ath-Thaariq berhasil membangun Hutan Pangan sebagai laboratorium pemulihan ekologi dan ekonomi yang berkeadilan, demokratis dan inklusif. Visi rahmatan lil alamin sebagai sebuah sistem dalam menciptakan keadilan sosial, gender dan lingkungan, memberikan isyarat yang tidak bisa ditawar yaitu keharusan mempertimbangkan realitas kehidupan dan pengalaman perempuan, sehingga mereka menjadi subjek utuh dan setara, menjadi pelaku dan penerima manfaat dari visi kerahmatan dan misi kemaslahatan.
Fisherwomen’s Inclusive Network for Growth and Sustainability (WINGS)
Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan dan perlindungan terhadap eksistensi hak asasi manusia khususnya bagi perempuan nelayan melalui intervensi berbasis gender untuk mendukung ketahanan pangan, melindungi eksistensi perempuan nelayan melalui kebijakan pemerintah, dan mendorong keberlanjutan. Intervensi ini dilakukan baik melalui kelompok kecil maupun komunitas dengan menitikberatkan pada evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan bertujuan untuk membangun jejaring serta memaksimalkan keberlanjutan dari program-program yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan prioritas kebijakan dengan mengatasi eksklusivitas kebijakan pemerintah, mengurangi ketimpangan gender, dan mengatasi budaya patriarki yang masih kental. Subjek utama penelitian adalah perempuan nelayan yang menjadi salah satu kelompok marginal, terutama pasca COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menelusuri lima pangkalan data, yakni Sciencedirect, Taylor & Francis, Google Scholar, Scopus, dan Sage Journals. Hasil dari pencarian artikel dibuat dalam bentuk tabel kontingensi untuk membandingkan, memahami, dan memodifikasi berbagai kebijakan yang ada di berbagai negara sehingga dapat digunakan kepada subjek penelitian ini. Hasil yang diharapkan adalah prioritas rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan berbagai negara dan disesuaikan dengan karakteristik yang ada di Indonesia sehingga dapat diaplikasikan kepada perempuan nelayan di berbagai penjuru Indonesia.
Nadya Saskie Kirani, M. Rais Makka, dan Daffa Ulhaq
HAM dan Resiliensi Perempuan: Di Antara Eksploitasi Lingkungan dan Krisis Iklim (Studi Kasus Perempuan di Pulau Kodingareng)
Pemanasan global berdampak serius terhadap perubahan iklim, ditandai salah satunya dengan suhu bumi yang semakin panas. Saat ini, perubahan iklim menjadi tantangan dan persoalan hidup global paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Sementara, kesadaran masyarakat dunia tentang krisis lingkungan, seperti penipisan lapisan ozon, kerusakan sumber daya alam, maupun perubahan iklim yang akan mengganggu keberlanjutan pembangunan suatu negara masih sangat rendah.209 Pada Maret 2023, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim merilis laporan terkini dalam Synthesis Report (SYR) IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Dalam laporan tersebut, IPCC menyebutkan bahwa kondisi iklim dunia saat ini semakin mengkhawatirkan akibat berkembanganya berbagai persoalan lingkungan yang disebabkan perilaku manusia, seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang tidak berkelanjutan, perubahan penggunaan lahan, gaya hidup, dan pola konsumsi.210 Diposaptono, dkk (2009) menyebutkan bahwa perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Perubahan fisik tersebut berimbas pada segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan dan kondisi sosial-ekonomi maupun budaya masyarakat.211 Dampak dari perubahan iklim diperburuk dengan pencemaran lingkungan dan perusakan ekosistem pesisir dan laut oleh manusia. Rusaknya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) mengakibatkan erosi dan degradasi pantai dan berkurangnya nilai keanekaragaman hayati. Dampak kerusakan ekosistem laut, langsung atau tidak langsung, dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat nelayan. Gelombang tinggi maupun cuaca tidak menentu berpengaruh pada aktivitas perahu-perahu penangkap ikan.212 Fakta lainnya adalah perubahan iklim global disinyalir akan menjadi ancaman besar bagi hak hidup manusia. Perubahan iklim diperkirakan dapat menimbulkan bencana-bencana alam besar, seperti badai, banjir, dan naiknya permukaan air laut yang mengancam kehidupan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, banyak negara menganggap bahwa perlindungan sistem iklim dunia berakibat positif bagi perlindungan HAM terutama hak untuk hidup.213 Kondisi sama juga berdampak pada sisi sosial ekonomi masyarakat setempat, khususnya perempuan dalam melakukan berbagai upaya bertahan hidup dan resiliensi (beradaptasi) di tengah kompleksitas permasalahan hidup saat ini. Perempuan menjadi subjek yang paling merasakan dampak bencana yang ditimbulkan perubahan iklim. Perubahan lingkungan secara tidak langsung memengaruhi ketahanan keluarga, baik segi keamanan tempat tinggal (hunian) maupun aspek ekonomi dalam menunjang keberlangsungan hidup. Situasi yang digambarkan narasi di atas secara faktual menjadi pengalaman pahit masyarakat Pulau Kodingareng. Intensitas hujan di akhir tahun 2022 menandai hadirnya bencana ekologis yang menimpa masyarakat di sana. Meski bukan kali pertama menghadapi perubahan atau peralihan musim, fakta berbeda terjadi di tahun tersebut sebab akumulasi berbagai faktor yang mengakibatkan semakin buruknya kondisi lingkungan di Pulau Kodingareng. Banjir rob, abrasi, hingga pemanasan global adalah beberapa bencana serius yang telah mengancam keselamatan dan ruang hidup masyarakat setempat. Bencana tersebut ditengarai sebagai akibat dari krisis iklim dan juga, salah satu di antaranya, akibat eksploitasi lingkungan (aktivitas penambangan pasir laut) yang pernah terjadi di Pulau Kodingareng. Penambangan pasir secara eksploitatif mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang sebelumnya hidup berkecukupan, harmonis, dan sejahtera. Masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dan mata pencahariannya di laut sebagai nelayan mengalami kesulitan akibat wilayah tangkap semakin jauh dan ikan yang sulit didapat. Kondisi tersebut adalah imbas dari penambangan pasir laut di lokasi yang menjadi tempat ikan berkumpul, yang terus dikeruk hingga menyisakan air laut yang semakin dalam dan keruh. Penelitian bertjuan untuk menjabarkan, menarasikan, dan melihat secara holistik persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat Pulau Kodingareng, khususnya perempuan dalam berbagai persepktif. Kehidupan masyarakat di Pulau Kodingareng secara umum tidak jauh berbeda dengan daerah pesisir atau pulau-pulau lainnya. Perubahan iklim yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan jelas terasa berbeda jika dibandingkan dengan sebelum periode iklim yang terus berubah. Selain itu, aktivitas penambangan pasir laut yang pernah beroperasi di sekitar Pulau Kodingareng berefek besar terhadap kondisi pulau dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Akumulasi dampak perubahan iklim yang diperparah oleh aktivitas penambangan pasir di Pulau Kodingareng berimplikasi pada dua aspek. Pertama, perubahan iklim mengakibatkan krisis iklim yang memberi kontribusi terjadinya indikasi pelanggaran HAM, khususnya pada perempuan yang menjadi subjek utama atas dampak kerusakan yang terjadi akibat bencana. Kedua, krisis iklim mengubah pola sosial ekonomi perempuan dalam mengupayakan bentuk kebertahanan dan upaya resiliensi (pola adaptasi) di tengah kondisi lingkungan dan ekonomi keluarga yang tidak lagi menentu.
Kegagalan Reproduksi Sosial Perempuan Sigapiton dalam Wacana Keadilan Pembangunan dan Ekonomi
pariwisata disebut banyak memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Proyek “Sepuluh Bali Baru” dikebut melalui program pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Ambisi pembangunan tersebut menimbulkan dinamika relasi antar kepentingan, yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosio-kultural masyarakat yang tereksklusi, hingga mengalami kegagalan reproduksi sosial. Situasi ini dialami perempuan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara akibat KSPN Danau Toba yang menggusur masyarakat Sigapiton dari tanahnya. Artikel ini menganalisis dampak berlanjut KSPN, yang menyebabkan ketertindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan semakin berlapis. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumentatif di lokasi pembangunan KSPN Danau Toba serta menerapkan kajian pustaka ekonomi politik feminis, reproduksi sosial, dan akumulasi melalui penjarahan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara, di mana responden dipilih dengan teknik purposive sampling. Seluruh data diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan, dan hak asasi manusia. Fenomena yang dialami perempuan Sigapiton menunjukkan bahwa pembangunan melalui KSPN Danau Toba telah mengubah relasi produksi dan relasi sosial-ekonomi, di mana proses transisinya disertai kekerasan, pemiskinan, reproduksi sosial, dan penurunan kualitas hidup perempuan. Salah satu akarnya adalah pembangunan di Indonesia belum secara utuh berorientasi pada demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk mengurai dan memutus lapisan ketertindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan Sigapiton, penulis menawarkan upaya penguatan ekonomi kerakyatan dalam kerangka konstitusi ekonomi.
Junarcia Molisna Naibaho, S.KPm227 Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H228
Dampak Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyyah dan Upaya Korban Untuk Melawan Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Subchi Azal Tsani (Bechi), seorang anak kiai terhadap santri di pesantren Shiddiqiyyah Jombang memiliki dampak yang sangat kompleks, mencakup aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan melakukan wawancara mendalam dengan para korban kekerasan seksual. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul terkait dampak kekerasan seksual. Dalam menghadapi tantangan ini, para korban saling mendukung dan membentuk sebuah organisasi bernama Front Santri Melawan Kekerasan Seksual (FORMUJERES) untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan advokasi terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Selain itu, para korban berupaya menata ulang kehidupan mereka dengan melanjutkan pendidikan dan membangun usaha guna memperoleh penghasilan yang mandiri.
Gita Suara itu Bernama Paduan Suara Dialita: Dari Perempuan Korban, Nukilan Sejarah Kekejaman Orde Baru, Tersaji tanpa Dendam
Saya paling suka ketika Ibu Ucie mengungkapkan Dialita sebagai kepanjangan “di atas lima puluh tahun” sambil tersipu. Nama ini merupakan nama yang dipilih sebagai choir atau paduan suara yang mereka buat untuk maksud pemulihan. Dalam karya-karya yang dibuat oleh perempuan tahanan politik, lahir kata-kata indah yang jika dinyanyikan kita amat senang mendengarnya lahir dari kesulitan dan terbatasnya dana untuk merawat para korban ‘65. Mereka telah menjadi korban penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam karena tidak pernah ada persidangan atas tuduhan makar dan penyebaran paham komunisme. Pengadilan tidak pernah ada untuk memutus mereka bersalah atau tidak. Paduan Suara Dialita merupakan inovasi mekanisme pemulihan korban yang memiliki dampak residu trauma namun ditunjukkan dengan langgam yang indah. Mereka berusaha bernyanyi dan menceritakan kembali kekerasan yang dialaminya atau dialami keluarganya dengan cara menyentuh rasa yang paling dalam dari diri kita, yaitu welas asih. Artikel popular ini saya tulis dengan metode literature review, melihat kembali referensi baik dari buku, artikel di internet maupun wawancara di berbagai aplikasi dan kanal berita.
Marginalisasi dan Diskriminasi Pasukan Inong Bale (Perempuan Ex-Kombatan) Pascakonflik dan Perdamaian Aceh
Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perempuan, khususnya pasukan Inong Bale dalam konteks konflik dan pascakonflik di Aceh. Meskipun perempuan berkontribusi secara aktif dalam gerakan Aceh Merdeka (GAM), mereka sering kali terpinggirkan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan literatur yang ada, di mana kontribusi perempuan pascakonflik jarang diakui. Selain itu, banyak kajian yang cenderung maskulin dan mengabaikan peran perempuan sebagai agen perubahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana konstruksi gender di masyarakat Aceh berpengaruh pada marginalisasi perempuan pascakonflik. Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa meskipun perempuan berperan sebagai pelaku dalam konflik, norma gender yang berlaku dalam masyarakat menghambat pengakuan terhadap kontribusi mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan pascakonflik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.
Model Deliberatif Sebagai Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Pacaran (KDP) terhadap Anak di Kota Batu
Korban kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) umumnya adalah perempuan yang mengalami kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada anak yang masih berstatus pelajar yang telah mengalami kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan membuat model penanganan kasus yang tepat bagi korban KDP agar tetap berdaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan metode wawancara, observasi, pendampingan dan penguatan oleh multipihak dengan menggunakan model deliberatif. Jika mengacu pada Model Deliberatif Hubermas, kasus KDP bukan merupakan aib dan bersifat personal tetapi menjadi diskursus ‘publik’ sehingga membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam penanganan kasus tersebut. Dari kasus di Kota Batu ditemukan bahwa anak yang menjadi korban KDP memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan partisipasi semua pihak, bukan dengan menikahkan keduanya sebagai satu-satunya solusi yang justru akan menambah kekerasan berlanjut seperti kekerasan ekonomi, psikis bahkan fisik. Korban harus dikembalikan kepada keluarga dan melibatkan peran keluarga khususnya orang tua dalam menentukan pilihan untuk keberlangsungan masa depan anaknya. Tentu hal tersebut dilakukan melalui pendampingan secara berkala dan menyeluruh agar korban bisa melanjutkan pendidikan formal dengan dukungan dari orang tua, lingkungan sekitar, penerimaan institusi sekolah dan pendampingan terarah dari lembaga terkait seperti P2TP2A, psikolog dan dinas terkait. Sinergitas ini dibutuhkan agar korban mampu keluar dari lembaran masa lalu yang tanpa masa depan.
Ikhrotull Fitriyah, Daisy Pangalila, Nur Hikmah, Lutfia Wirdatul Ajizah
Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemulihan dan Pemberdayaan Perekonomian Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban juga berdampak pada keluarga korban, terutama dalam aspek perekonomian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) mengatur mengenai aspek pemulihan korban, yaitu bentuk pemberian restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan kompensasi dari negara. Dalam praktiknya, beberapa pelaksanaan restitusi tidak dapat dijalankan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual karena pelaku tidak mampu mengganti kerugian dengan alasan ekonomi, sehingga pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti atau subsidair sebagaimana dalam putusan pengadilan. Terkait kompensasi, UU TPKS mengatur mengenai pembayaran kompensasi melalui Dana Bantuan Korban, yang saat ini ketentuannya belum diatur secara khusus sebagaimana dalam turunan peraturan UU TPKS. Selain itu negara juga perlu menyiapkan anggaran dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual, mengingat jumlah korban kekerasan seksual sangat tinggi. Aspek pemulihan yang diberikan oleh negara belum dapat terselenggara secara materiel maupun formil sehingga hak-hak korban atas pemulihan fisik, psikis, dan ekonomi keluarga korban belum terpenuhi secara maksimal. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menawarkan alternatif berupa dorongan dari perusahaan untuk turut serta berperan dalam pemulihan dan pemberdayaan ekonomi korban kekerasan seksual dengan memberikan bantuan secara materiel maupun imateriel yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan korban kekerasan seksual beserta keluarganya melalui program Corporate Social Responsibilty yang diwajibkan oleh perusahaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kajian pustaka yang bertujuan mengeksplorasi sejauh mana peran perusahaan melalui Corporate Social Responsibilty berdampak terhadap pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.
Inovasi Pemulihan Pascakekerasan Berbasis Gender: Terapi Naratif dalam Perspektif Feminisme
Fenomena kekerasan berbasis gender (KBG) masih menjadi masalah serius dan utama yang dihadapi perempuan, terutama perempuan pekerja migran Indonesia (PPMI). Hal ini terkait dengan tantangan dalam mengungkapkan dan melaporkan pelecehan, serta mengakses layanan sistem dukungan sosial karena keterbatasan sumber daya dan jaringan sosial yang dimiliki PPMI di negara mereka bekerja. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap PPMI dengan fokus pada aspek sosial, politik, dan budaya untuk merancang proses penanganan dan pemulihan yang lebih relevan bagi PPMI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan menganalisis berbagai literatur seperti, artikel jurnal, buku, dan media resmi online untuk mendapatkan data yang akurat, mendeskripsikan, serta menjelaskan data secara tematik induktif. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara ketimpangan sosial, kekuasaan, dan ketidaksetaraan gender dengan KBG yang dialami perempuan migran Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menyoroti pentingnya pengintegrasian terapi naratif sebagai salah satu praktik psikoterapi dalam proses pemulihan pascakekerasan. Terapi naratif dibahas menggunakan pendekatan feminisme untuk memahami kekerasan sesuai dengan konteks politik dan sosio-kultural penyintas. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami fenomena KBG dan praktik psikoterapi yang lebih relevan bagi perempuan migran penyintas kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, penelitian merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi peran terapi naratif terhadap perempuan migran penyintas kekerasan dengan pendekatan empiris.
Perspektif Politik Inklusif 2024: Sebuah Refleksi Perspektif Gender
Tahun 2024 menjadi momentum Pemilihan Umum Indonesia dengan pengalaman warga sebagai sasaran political marketing dengan konsep identitas politik, terutama agama dan isu keberagaman gender. Laporan Human Rights Watch pada tahun politik 2016 menyatakan temuan anti LGBT dalam kampanye yang disampaikan oleh sebagian besar politikus untuk mendapatkan dukungan publik. CNN menyebutkan bahwa dalam Pemilu 2019, isu LGBT menjadi political marketing melalui sikap anti LGBT dalam rangka menjaga elektabilitas, yang kemudian diralat menjadi tidak anti LGBT ketika elektabilitas mengalami penurunan. Penelitian berupaya mengetahui partisipasi politik khususnya kelompok keberagaman gender dan seksual pada Pemilu 2024. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara pada komunitas dengan keberagaman gender dan seksual di Indonesia. Pembahasan secara spesifik dikaji menggunakan model Keyakinan Kognitif dari teori Voter Behavior Newman. Kajian pustaka dikaji melalui teori aspek bentuk-bentuk komunikasi politik oleh Mahi Hikmat dan teori Efek Komunikasi Politik oleh Brian Mc. Nair, serta Penerapan Inklusif Keberagaman Gender untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai respons kelompok kebekeberagamanan gender terhadap upaya pemerintah terkait dalam meningkatkan partisipasi politik di tahun 2024. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktivitas partisipasi politik pada kelompok keberagaman gender dan seksual di tahun 2024, baik sebagai pemilih dalam Pemilu, maupun kebebasan berekspresi dalam menyuarakan hak kelompok minoritas. Tercatat perilaku pemilih lebih banyak berlandaskan kognitif pada isu politik (political issues), citra sosial (social imagery), dan nilai epistemik (epistemic value); sementara penolakan dukungan dilakukan berlandaskan kognitif pada karakter capres atau cawapres (candidate personality) dan faktor penggambaran situasi (situational contingency). Pihak pemerintah terkait, terutama KPU dan Banwaslu telah melakukan upaya peningkatan partisipasi kelompok rentan dan minoritas, termasuk keberagaman gender dan seksual, dalam rangka optimalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam hal ini pemerintah sebagai komunikator politik telah menerapkan bentuk komunikasi politik berupa retorika, agitasi politik, Public Relatitions (PR) politik, dan melibatkan media massa. Efek komunikasi politik pada komunitas keberagaman gender dapat digambarkan melalui tanggapan positif terhadap aktivitas kampanye politik dari aktor politik capres/cawapres, pemerintah terkait, dan presiden aktif.
Unheard Voices from the Margins: The Impacts of the Climate Crisis on Gender-Based Violence and Women’s Coping Mechanisms in Mining Areas
The increase in climate change also concurrently increases gender-based violence, especially in mining areas, where marginalized communities are more prevalent. Mining operations not only damage local ecosystems through deforestation, erosion, and water contamination but also escalate women’s vulnerability to the harmful effects of the climate crisis as global climate change intertwined with inequities in women’s roles, access, and control in mining areas exacerbates the situation experienced by women. Women not only face gender inequality due to the patriarchal order but simultaneously receive a double threat, such as ecological degradation through changes in the landscape of their living space, which has an impact on the local ecological system and the climate crisis. This paper is compiled through a systemic literature study and analyzed using feminist political ecology theory and postcolonial feminist theory to reveal the voices of marginalized communities, especially women, who are often disproportionately affected by environmental change. This paper will explore 3 main points. First, it identifies how ecological degradation and climate change threaten women’s livelihoods. Second, it points out the various gender-based violence and injustices experienced by women. Third, to explore the coping mechanism and the innovation that women use to survive and adapt to the worsening situation. And finally: how to integrate women’s voices from mining areas in Eastern Indonesia into climate crisis adaptation and mitigation efforts through policy.
Strategi Coping Dan Regulasi Ruang Aman Bagi Lady Companion (LC) di Tempat Karaoke
Pekerjaan di sektor hiburan malam dinilai menjadi salah satu alternatif mudah untuk mendapatkan uang, seperti pekerjaan sebagai Lady Companion (LC) di tempat karaoke. Penulis melihat Lady Companion menjadi salah satu icon tempat karaoke dalam memenuhi kebutuhan hiburan. Tempat-tempat hiburan juga semakin ramai menjamur di perkotaan di mana tempat karaoke menjadi salah satu trend hiburan yang cukup diminati pengunjung. Namun, pekerjaan sebagai Lady Companion ternyata menyimpan berbagai banyak risiko terjadinya pelecehan seksual. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, Lady Companion selalu memakai pakaian terbuka dan dikelilingi minuman beralkohol sehingga acapkali menyebabkan maraknya tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merumuskan dan mendeskripsikan strategi coping dan regulasi ruang aman bagi Lady Companion di tempat karaoke. Metode yang digunakan adalah dengan Community Based Research (CBR). Melalui pendekatan ini peneliti berusaha untuk membangun partisipasi berbasis komunitas untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada pihak tempat karaoke, terkait pentingnya mambangun ruang aman bagi Lady Companion. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya strategi coping dapat dilakukan melalui Emotion Focused Coping dan Problem Focused Problem. Emotion Focused Coping yaitu upaya untuk meregulasi emosi agar Lady Companion dalam menjalankan pekerjaannya selalu dalam keadaan awas, sadar, dan memiliki emosi yang stabil. Problem Focused Problem yaitu kemampuan untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan hambatan dari risiko terjadinya pelecehan seksual. Adapun strategi regulasi ruang aman yaitu melalui Pengoptimalan Keselamatan dan Keamanan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan lingkungan (K3L) dan Probabilitas terjadinya potensi bahaya pelecehan di tempat karaoke. Secara spesifik langkah yang harus dilakukan antara lain; Menyampaikan kode etik kepada pelanggan, memberikan wireless calling kepada Lady Companion sebagai deteksi dini jika terjadi pelecehan seksual, melakukan pengecekan secara intens di ruang sistem, menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas keamanan, dan melakukan penegakan hukum atas pidana pelecehan seksual. Sehingga dari rumusan tersebut, diharapkan dapat tercipta ruang aman bagi Lady Companion untuk bekerja di tempat karaoke.
Urgensi Pembentukan Qanun untuk Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik di Aceh Pasca Damai 19 Tahun
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan qanun yang memenuhi hak-hak perempuan korban konflik di Aceh, 19 tahun pasca damai. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, hak-hak perempuan korban konflik di tujuh kabupaten/kota yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Selatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti aspek kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi, dan dukungan psikososial secara berkelanjutan. Pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik ini akan dianalisis berdasarkan hak atas reparasi atau hak atas pemulihan sesuai dengan prinsip keadilan transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pemenuhan hak reparasi bagi perempuan korban konflik di Aceh disebabkan oleh ketiadaan qanun mengenai reparasi yang komprehensif. Dari itu, diperlukan pembentukan qanun yang mengatur reparasi secara menyeluruh untuk memastikan hak-hak perempuan korban konflik di Aceh terpenuhi dengan baik. Juga perlu ada upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap perempuan korban konflik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program-program pembangunan. Dengan adanya qanun yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan hakhak perempuan korban konflik di Aceh dapat terpenuhi secara maksimal, sesuai dengan prinsip keadilan transisi.
Inovasi Kebijakan Dokumen Mitigasi Gender Sebagai Prasyarat Formil Kebijakan Perizinan lingkungan di Indonesia
Krisis iklim berdampak terhadap semakin tingginya kesenjangan gender struktural akibat masih masifnya budaya patriarki di Indonesia di mana banyak perempuan yang menggantungkan hidupnya di sektor domestik yang sangat dipengaruhi oleh alam. Data Riset Plan Internasional menunjukkan bahwa bencana yang terjadi akibat perubahan iklim menigkatkan risiko 14 kali lipat bagi perempuan mulai dari krisis air bersih, ancaman udara dan lingkungan kotor bagi kehidupan ibu hamil, ibu dan pertumbuhan anak, krisis pangan hingga kerentanan kekerasan berbasis gender akibat munculnya konflik sosial akibat krisis iklim. Sayangnya ancaman krisis iklim terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan dan anak di Indonesia belum diakomodasi dengan adanya kebijakan yang jelas dan tegas. Saat ini Indonesia memang telah memiliki Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim dan Gender Impact Analysis sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 namun kebijakan tersebut belum mampu mengakomodasi rencana mitigasi iklim secara konkret yang dampaknya sangat nyata dirasakan perempuan. Dua kebijakan ini hanya dimaknai sebatas konsultasi publik tanpa adanya sanksi yang jelas jika dokumen perizinan lingkungan tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan merekonstruksi kebijakan berperspektif gender berupa dokumen mitigasi gender sebagai syarat wajib bagi setiap proyek pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio legal research dengan pendekatan interdisiplin ilmu untuk memecahkan problematika kebijakan iklim yang merugikan perempuan dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian adalah dokumen Mitigasi Gender Sebagai Prasyarat Formil Kebijakan Perizinan lingkungan di Indonesia adalah dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku dalam pembangunan yang berisi dokumen analisis gender, mitigasi dampak pembangunan bagi perempuan dan anak, serta instrumen perizinan lingkungan yang berperspektif gender.
Mengatasi Kelemahan Hukum: Implikasi dari Hukum Penguntitan yang Tidak Memadai Terhadap Keselamatan Perempuan di Indonesia
Beberapa bulan yang lalu, sebuah insiden penguntitan yang melibatkan seorang perempuan dari Surabaya menarik perhatian luas di media sosial. Perempuan yang diidentifikasi sebagai N tersebut mengungkapkan bahwa ia telah dikuntit selama 10 tahun oleh mantan teman sekelasnya di sekolah menengah pertama. Kejadian ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang sering kali diabaikan dan secara keliru dianggap sebagai ekspresi kasih sayang. Padahal, menguntit adalah pelanggaran serius yang dapat meningkat menjadi kejahatan yang lebih berat. Selama ini, tindak penguntitan kerap digolongkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan diatur dalam pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Tidak adanya undang-undang anti-penguntitan yang spesifik menjadi celah untuk pelaku melepaskan diri dari jerat hukum dan mengisyaratkan banyaknya kasus yang tidak tertangani. Hal ini berdampak pada korban yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan memadai. Penulisan ini bertujuan untuk memeriksa prevalensi dan dampak penguntitan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, mengevaluasi konsekuensi dari tanggapan hukum yang tidak memadai, dan mengusulkan perubahan peraturan yang inovatif. Studi netnografi diterapkan pada penulisan ini untuk membedah artikel-artikel berita yang melaporkan kasus-kasus penguntitan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada identifikasi pola-pola dalam insiden-insiden tersebut, dampak hukum, dan respons masyarakat. Penulisan ini menyoroti kekurangan kerangka dan penerapan hukum saat ini serta mengungkap kasus-kasus yang telah diabaikan atau tidak ditangani secara memadai. Diperlukan inovasi penting pada peraturan yang ada, termasuk pengenalan undang-undang anti-penguntitan, peningkatan pelatihan untuk penegak hukum, dan kampanye kesadaran publik untuk mengubah sikap masyarakat terhadap penguntitan. Dalam jangka panjang, inovasi peraturan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan mengurangi insiden kekerasan berbasis gender. Dengan mengimplementasikannya, perempuan yang menjadi korban penguntitan dapat merasa lebih aman dan terlindungi, sementara para pelaku dapat dihukum dengan setimpal atas tindakan mereka.
I Gusti Agung Ayu Brenda Yanti1 dan Alfiatul Khairiyah2
Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam Sistem KUHP: Kajian Terhadap Living Law di Indonesia
Hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, yang telah diakui sebagai living law atau hukum yang hidup dan berkembang secara dinamis dalam praktik sosial. Namun, pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masih menjadi perebatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana KUHP mengakui dan melindungi eksistensi hukum adat sebagai living law. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan hukum adat dalam sistem pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengakomodasi hukum adat dalam pembaruan KUHP, beberapa tantangan masih menghambat perlindungan optimal bagi masyarakat adat. Konflik antara prinsipprinsip hukum adat dan hukum pidana nasional menjadi salah satu kendala utama. Artikel ini merekomendasikan antara hukum adat dan KUHP, serta peningkatan pemahaman dan kapasitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip living law secara adil dan proporsional.
Analisa Svastika Ning Gusti Djajasasmita
Inovasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Penciptaan Produk Kreatif Komik Berbasis Naskah Kuno
Pendekatan baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan berbasis gender sangat diperlukan. Upaya untuk menyentuh kelompok umur yang luas juga penting dilakukan. Kajian ini memanfaatkan kekayaan budaya Indonesia berupa naskah kuno yang mengandung banyak nilai dan pesan moral, untuk dialihwahanakan menjadi komik yang dan edukatif. Beberapa sosok perempuan dalam naskah kuno yang dapat dijadikan “master,” yaitu Srikandi, ksatria perempuan dalam Mahabharata, Dewi Shinta, istri setia Rama dari epos Ramayana, dan Ken Dedes, permaisuri Ken Arok dari Pararaton. Mereka dikenal karena keberanian, kesetiaan, dan peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Nusantara. Sosok lain adalah Ratu Gayatri, Putri Candrawati, Dyah Pitaloka, Dewi Sekartaji, Galuh Candrakirana, Dewi Sekar Ageng, dan Nyi Ageng Serang. Semua tokoh menunjukkan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Pencegahan kekerasan melalui komik untuk anak usia dini penting dilakukan karena komik memiliki unsur visual yang menarik dan narasi yang sederhana dalam menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai anti-kekerasan. Komik dapat membantu menanamkan sikap empati dan penghargaan terhadap sesama sejak dini. Adaptasi media melalui tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis tekstual terhadap naskah kuno serta wawancara mendalam dengan ahli budaya, komikus, dan aktivis perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komik berbasis naskah kuno Indonesia mampu menyampaikan pesan pencegahan kekerasan berbasis gender dengan efektif, dengan kombinasi elemen visual dan naratif yang mampu menarik perhatian dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa inovasi melalui produk kreatif seperti komik berbasis naskah kuno memiliki potensi besar sebagai alat edukasi dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. Selain itu, komik berbasis naskah kuno menjadi jembatan penghubun generasi masa kini dengan para leluhur.
Nilai-nilai Perempuan Berdaya dalam Komik Folklor Nusantara
Artikel ini mengeksplorasi nilai-nilai pemberdayaan perempuan yang tercermin dalam komik folklor Nusantara, dengan fokus pada cerita Timun Mas dan Legenda Danau Lipan (Putri Aji Bedarah Putih). Melalui analisis mendalam, artikel ini menunjukkan bagaimana kedua cerita tersebut menggambarkan perempuan yang kuat, berani, dan cerdas dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Timun Mas, dengan kecerdikannya, mampu melarikan diri dari raksasa yang mengejarnya. Sementara Putri Aji Bedarah Putih menunjukkan keberanian dan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kedua kisah ini mengandung nilai-nilai penting tentang keberanian, ketahanan, dan kecerdasan perempuan yang relevan dengan upaya pemberdayaan perempuan di masa kini. Lebih dari sekadar hiburan, komik-komik ini berfungsi sebagai inovasi sosial yang menawarkan cara baru dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan media komik berbasis folklor Nusantara, pesan-pesan positif tentang pemberdayaan perempuan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Pendekatan ini memungkinkan perubahan sosial yang lebih luas dan mendalam, karena komik memiliki daya tarik visual dan naratif yang kuat. Artikel ini menyoroti pentingnya mengangkat cerita-cerita folklor Nusantara yang kaya akan nilai-nilai positif sebagai alat edukasi dan pemberdayaan, serta sebagai upaya rekayasa sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghargai peran perempuan. Dengan demikian, komik folklor Nusantara bukan hanya menjadi medium pelestarian budaya, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang efektif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Membangun Perspektif Baru dari Hulu ke Hilir: Kolaborasi Membangun Ruang Aman bagi Perempuan di Media Massa
Banyak pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di media massa, khususnya pencabulan dan pemerkosaan, menunjukkan bias yang merugikan korban. Publikasi tinggi ini tampak menguntungkan di permukaan, namun sejatinya justru mengamplifikasi stereotip yang menghakimi perempuan sebagai korban. Sebagai fasilitator kelas kesetaraan gender untuk jurnalis sekaligus pengajar di perguruan tinggi, saya memetakan persoalan ini dalam dua lokus: hulu (pemberitaan aspek preventif dan edukatif) dan hilir (pemberitaan kasus yang berperspektf korban). Saya menilai banyaknya pelatihan menulis untuk jurnalis yang berperspektif korban kekerasan seksual belum efektif dalam mengatasi pemberitaan yang bias. Masalah berat di hulu, terutama minimnya perspektif jurnalis perihal keadilan dan kesetaraan gender relatif dibiarkan tanpa penanganan memadai. Analoginya seperti kasus kebakaran. Perhatian sejumlah pihak masih lebih banyak terpusat pada bagaimana cara memadamkan api, bukan pada cara mencegah timbulnya api berbahaya. Ini terlihat dari bagaimana media di hulu menggambarkan perempuan sebagai tubuh, bukan kepala, seperti pada diksi dan kalimat “dokter cantik” atau “polisi cantik” (stereotip), “tidak melupakan kodrat perempuan memelihara keluarga (beban ganda), “izin suami” (subordinasi), atau “janda kembang” (kekerasan). Sebagai jurnalis, saya mengusulkan inovasi dalam konten pemberitaan yang berupa panduan pemberitaan yang adil; kampanye edukasi; serta pelatihan bagi jurnalis dan editor yang bertujuan menghapus bias gender dalam pemberitaan. Panduan ini idealnya dilakukan secara kolaboratif oleh Komnas Perempuan dengan melibatkan banyak lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ko- munikasi dan Informatika, Dewan Pers, serta organisasi pers. Inovasi yang saya usulkan menekankan pada pentingnya pencegahan di tingkat hulu dengan mengubah narasi media yang sangat maskulin dan sensasional serta memastikan representasi yang adil dan setara bagi perempuan. Dengan terciptanya media sebagai ruang yang aman bagi perempuan, saya berharap marwah media untuk mengedukasi publik bisa tercapai sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan bisa ditekan.
Copyright (c) 2025 Pengetahuan dari Perempuan
HOW TO DESIGN FLASHCARDS AS AN INNOVATIVE GAME-BASED LEARNING FOR RAISING SEXUAL HARASSMENT AWARENESS AMONG COLLEGE STUDENTS?
The Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Harassment at Universitas Negeri Malang recorded an increase in the number of reports of sexual harassment in 2024. This study aims to develop flashcards as game- based learning tool for raising of sexual harassment which using the research and development research method. The respondents were 105 students from the Faculty of Social Sciences. The development of the media involved validators as material and media experts. The flashcard material contains different stories of sexual harassment related to the learning module on prevention and handling of sexual harassment in higher education environments for the Task Force of the Ministry of Education and Culture, to which questions are given at the end. The students were divided into 18 small groups with 5-6 respondents each group. The theme of the flashcards was SIDAK (Simulation and Case Study). The topic of the flashcards was SIDAK (Simulation and Case Study). The results of this study show that flashcards, as an educational tool for sexual harassment prevention, stimulate students’ analytical and critical thinking skills. Flashcards also give students the opportunity to express their opinions or views on the cases they have studied. Flashcards are expected to be implemented in each faculty through various activities of the academic community, especially in routine campus activities on a regular basis.
Paramytha Magdalena Sukarno Putri1*, Indana Tri Rahmawati1 , Rany Ekawati1
Transformasi Maskulinitas dan Peran Laki-Laki dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Domestik
Konstruksi sosial-budaya yang patriarkal tentang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi gender terhadap perempuan. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di ranah domestik yang jumlahnya masih tinggi di Indonesia menjadi salah satu manifestasi dari ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Laki-laki menjadi kelompok dominan sebagai pelaku. Keterlibatan aktif laki-laki dalam upaya penghapusan KBG mulai dari institusi sosial terkecil, yaitu keluarga, menjadi kunci penting penghapusan KBG. Penelitian ini bertujuan memahami transformasi maskulinitas dan peran laki-laki agar bisa berkontribusi dalam mencegah KBG, serta mendiskusikan strategi yang efektif untuk membangun program pelibatan laki-laki dalam pencegahan KBG di ranah domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial yang melibatkan laki-laki, bertujuan untuk melakukan perubahan maskulinitas, berkontribusi pada relasi inklusif dan setara dalam masyarakat. Penelitin secara khusus mendiskusikan dua strategi pelibatkan laki-laki dalam pencegahan KBG di keluarga, yaitu 1) Pelatihan untuk ayah dan calon ayah, untuk mendorong laki-laki untuk aktif berkontribusi pada pengasuhan anak yang egaliter, dan 2) Edukasi anak laki-laki sejak dini mengenai kesetaraan gender dan pencegahan KBG. Terakhir, penulis merekomendasikan pentingnya keseimbangan komposisi gender dalam program pelibatan laki-laki dalam pencegahan KBG, tidak hanya diikuti partisipan laki-laki, tapi juga perempuan.
Pemutusan Rantai Kekerasan pada Perempuan Pelaku: Pemulihan, Pemberdayaan, dan Integrasi Sosial
Masyarakat dan pengambil kebijakan cenderung memperlakukan perempuan pelaku kekerasan sama seperti laki-laki pelaku kekerasan, yaitu memberikan stigma negatif sebagaimana pelaku kriminal pada umumnya dengan konsekuensi hukum pidana secara normatif. Dalam persidangan, para hakim tidak menggali kerentanan perempuan pelaku kekerasan secara aktif terkait tindak pidana yang dilakukannya. Mereka tidak mempertimbangkan kelemahan fisik dan psikis perempuan pelaku sehingga perlu diperlakukan secara berbeda dengan pelaku tindak pidana yang lain (Gandini, Inten, & Tardi, 2021). Dunia akademik dan riset ilmiah yang dihasilkannya juga belum sepenuhnya memerhatikan situasi khusus yang dialami perempuan pelaku kekerasan, khususnya menyangkut pemulihan dan reintegrasi sosial. Kajian yang ada lebih banyak menggunakan perspektif hukum dengan menganalisa proses formal di pengadilan maupun aturan perundang-undangan terkait. Yang menarik, berbeda dengan kecenderungan akademik tersebut, kajian mengenai hukum dan terapi korban kekerasan pada perempuan, anak, dan remaja banyak dilakukan peneliti, praktisi, dan pendamping. Kimberly Taylor, Direktur The Alliance for Family Wellness, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa perempuan pelaku kekerasan biasanya memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan dalam keluarga pada masa kanak-kanak. Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, perempuan pelaku kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah pengalaman berada dalam situasi tidak menyenangkan, seperti rasa malu dan berdosa yang memimbulkan tekanan mental, serta rasa bersalah dan layak untuk dihukum. Perempuan pelaku kekerasan juga menghadapi tantangan dari lingkungannya, yaitu takut menerima cemohan, khawatir atas keselamatan diri, rasa cemas melalui berlikunya proses persidangan, hingga kelelahan dan kejenuhan untuk mengatakan hal yang sama berulang kali (Saraswati, 2023). Merujuk pendekatan feminis-strukturalis yang ditawarkan Simone de Beauvoir, sangat perlu memahami latar belakang yang mendasari perasaan dan pengalaman perempuan pelaku yang berangkat dari subordinasi perempuan akibat peran dan fungsi sosial-budayanya. Hierarki gender menempatkan perempuan lebih lemah dan dilemahkan serta bertanggung jawab pada kegiatan domestik yang dianggap lebih ringan. Sementara, laki-laki dikonstruksi lebih kuat dan bertanggung jawab di ranah publik yang dinilai lebih berat. Dengan ;atar belakang social budaya ini, perempuan pelaku menjadi sulit diterima di masyarakat karena mereka dinilai keluar dari hierarki gender (Puspitasari & Muktiyo, 2017). Data Sistem Database Publik Ditjenpas tertanggal 13 Agustus 2024 menyebutkan bahwa Warga Binaan Perempuan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri mencapai 12 orang, di Lapas Kelas IIB Blitar sejumlah 8 orang, dan di Lapas Kelas IIB Tulungagung 8 orang. Sementara itu, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling (BKI) melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lapas Tulungagung dengan melakukan konseling pada 5 (lima) Warga Binaan Perempuan (WBP) (Sholihah dkk., 2024). Laporan PPL oleh mahasiswa tersebut menemukan tiga WBP narapidana/tahanan kasus kekerasan berbasis gender dengan rentang usia 18-25 tahun, kesemuanya mendapatkan tuduhan melanggar Undang- Undang Perlindungan Anak. Ketiga perempuan pelaku kekerasan yang menjadikan anak-anak mereka sebagai korban merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dengan asumsi adanya motif trauma psikologis yang mereka alami sebelumnya. Salah satu tujuan dalam melakukan kajian terhadap perempuan pelaku kekerasan adalah menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk memutus rantai kekerasan melalui pemulihan dan reintegrasi sosial kepada mereka. Fokus penelitian ini adalah: bagaimana memutus rantai kekerasan pada perempuan pelaku dilakukan melalui pemulihan dan pemberdayaan dengan pendekatan teori Integrasi Sosial? Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akademisi, praktisi, aktivis, dan relawan dalam menyusun program pemulihan dan pemberdayaan untuk perempuan pelaku kekerasan dengan landasan ilmiah. Dengan demikian, upaya pemutusan rantai kekerasan yang melibatkan perempuan pelaku sekaligus korban dapat dicapai dengan lebih maksimal, karena mengacu pada program yang dapat dilakukan oleh komunitas pemberi layanan pemberdayaan secara umum. Artikel ini disusun secara deskriptif dengan menjelaskan dan menganalisa hasil dan temuan penelitian. Sistematika penulisan didahului dengan latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan studi literatur, metode, temuan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, dan diakhiri dengan daftar referensi.
”2C-LEARNING” Inovasi Penanganan Pelaku Perundungan Anak Berbasis Gender di Kampung Pelangi Surabaya
Children who take part in free learning at Kampung Pelangi often experience cases of bullying. Unfortunately, the quality of learning is decreasing due to the many acts of bullying carried out by students, especially male students, against female students. Knowing this problem, the Unesa PKM-PM team realized that to break the chain of bullying, we not only have to focus on treating the victims, but also on the perpetrators of the bullying. The Unesa PKM-PM team implemented a creative education program called Wandersea with the 2C-learning method. The aim of this research is to explain the application of 2C-learning as an innovative learning method for handling cases of gender-based bullying in children who are bullies. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques used participant observation, in-depth interviews and documentation methods. Through the 2C-learning method, it has resulted in changes in children’s attitudes, knowledge and behavior to overcome bullying. 2C-learning is implemented in the form of fairy tales which contain various challenges and creative learning media so that learning is more easily accepted by children.
Komunitas “Gynaika Care” sebagai Inovasi Strategis dalam Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Female Genital Mutilation (FGM) di Indonesia
Kekerasan terhadap perempuan merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Salah satu bentuk kekerasan yang kerap diabaikan, namun memiliki dampak serius adalah Female Genital Mutilation (FGM)1 atau sunat pada perempuan. FGM1 melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan untuk alasan non-medis, yang sering kali mengakibatkan komplikasi fisik, seksual, dan psikososial yang serius (WHO, 2016). Menurut WHO2 (2024), praktik FGM1 tidak memberikan manfaat kesehatan, dan justru menyebabkan berbagai komplikasi seperti pendarahan hebat, masalah buang air kecil, kista, infeksi, serta komplikasi saat melahirkan dan peningkatan risiko kematian bayi baru lahir. Di Indonesia, FGM1 masih menjadi praktik yang umum di beberapa daerah, meskipun sudah ada upaya untuk mengurangi atau menghentikannya.
Membangun Kesadaran dan Keamanan Digital: Studi Kekerasan Berbasis Gender Online pada Siswi di Lombok Timur
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) semakin mengkhawatirkan di era digital, terutama di kalangan pelajar perempuan. Di Lombok Timur, KBGO belum banyak diteliti, meskipun dampaknya signifikan terhadap kesejahteraan mental dan akademik siswi. Penelitian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk KBGO yang dialami para siswi di Lombok Timur, mengidentifikasi dampaknya, serta menawarkan inovasi dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yakni gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Survey melibatkan 175 siswi sekolah menengah pertama yang berusia antara 12 hingga 15 tahun di lima sekolah yang tersebar di tiga kecamatan di Lombok Timur, yaitu Sembalun, Wanasaba, dan Terara. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait dengan KBGO dan teori feminis. Temuan penelitian menunjukkan, 70 siswi (40%) tidak pernah mengalami KBGO; 105 (60%) pernah mengalaminya, dengan bentuk KBGO tertinggi secara berurutan adalah Cyberflashing (55%), Cyber sexual harassment (24%), Cyberbullying (11%), dan Doxing (10%). Platform yang paling sering digunakan dalam KBGO pada siswi di Lombok Timur adalah WhatsApp (69%), Facebook (22%), Tik-Tok (6%), dan Instagram (3%). KBGO berdampak nyata pada korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Penelitian ini menunjukkan, bahwa rasa malu dan ketakutan laporan tidak akan dipercaya merupakan dua alasan utama yang menghambat korban untuk melaporkan KBGO. Penelitian ini menawarkan beberapa inovasi untuk mencegah KBGO dan meningkatkan keamanan digital bagi siswi perempuan, yaitu 1) Mengembangkan aplikasi edukasi dan pelaporan anonim untuk KBGO, 2) Integrasi kurikulum “aman digital” dan “anti KBGO” di sekolah, dan 3) Kampanye sosial dan kesadaran publik melalui media sosial berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran KBGO.
Sonar.id: Sexual Education Platform, Disability-Friendly and Adaptive to the Megatrend Era, With Sibimicroteaching, Animation Videos, and Bilingual
KemenPPPA merilis kekerasan seksual masih menempati kasus kekerasan tertinggi di Indonesia dengan jumlah 4.126 kasus per 22 Mei 2023 dari total 9.324 kasus kekerasan yang ada sejak Januari 2023. Fenomena tersebut juga ditemukan secara langsung melalui wawancara pada korban yang dirahasiakan identitasnya sesuai permintaan korban. Dalam hal ini, WHO menunjukkan penyandang disabilitas berpeluang 2,9 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan seksual karena dianggap sebagai kelompok yang lemah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pendidikan seksual. Di sisi lain, era Megatrend menjadi pendorong adanya adaptasi, khususnya bagi generasi muda, untuk berinovasi memajukan pendidikan yang berkelanjutan, termasuk pendidikan seksual. Oleh karena itu, penulis mengusulkan inovasi teknologi pembelajaran Sonar.Id sebagai media pembelajaran pendidikan seksual terutama bagi penyandang disabilitas. Media ini dapat digunakan secara mandiri interaktif melalui fitur konsultasi, fitur Quiz and Action yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui hasil belajar yang telah dilakukan, serta dilengkapi interactive book berisi kasus kekerasan seksual dalam kehidupan yang dikemas dalam bentuk cerita berdongeng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D (Research and Development) untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Sonar.Id dikembangkan dengan menggunakan metode SDLC Prototyping yang selaras dengan konsep Sonar.Id yang sustainable. Aplikasi ini memiliki fitur unggulan, yakni SIBI-Microteaching, Bisindo Translator, Text Detection, dan Animated Video yang memfasilitasi pengguna untuk mempelajari pendidikan seksual kapanpun dan dimanapun. Sonar.Id dilengkapi dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat memberikan fasilitas dalam pengembangan 4C (Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity) sehingga dapat menjadi solusi alternatif dalam pembelajaran pendidikan seksual yang ramah disabilitas dan berkelanjutan.
Perempuan-Perempuan Pendeta/Teolog Penggerak: Upaya PERUATI Melawan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan
Beberapa dekade terakhir menunjukkan menguatnya agensi perempuan dalam melawan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Bukan hanya perempuan-perempuan aktivis yang berkecimpung dalam kerja-kerja advokasi, gerakan tersebut melibatkan perempuan-perempuan akademisi, politisi, bahkan pendeta/teolog, yang menguatkan perjuangan melawan ketimpangan, ketidakadilan, dan kekerasan berbasis gender. Lahirnya Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) menjadi bagian dari perjuangan tersebut. PERUATI, yang secara eksplisit mengusung feminisme sebagai perspektif dan alat perjuangan, semakin aktif dalam kerja-kerja berteologi feminis kontekstual dan dalam gerakan praksis dan aksi kemanusiaan. Organisasi ini tidak sekedar rumah dan gerakan yang eksklusif bagi perempuan teolog. Atas kesadaran yang lahir dari refleksi kritis, PERUATI yang berbasis anggota yang tersebar luas di berbagai daerah juga menjadi gerakan bersama bagi pembebasan dan transformasi. Melalui peningkatan kapasitas anggota-anggotanya, yang mayoritas merupakan pendeta jemaat yang terafiliasi dengan beragam Gereja, PERUATI menjadi gerakan strategis dan signifikan bagi perjuangan untuk perubahan. PERUATI mengembangkan feminisme sebagai kerangka teoritis dan metodologi kritis mendekonstruksikan konsep-konsep dan simbol-simbol patriarki yang destruktif dan meindas, sekaligus sebagai ideologi perjuangan bagi terwujudnya keadilan dan kesetaraan yang substantif. Artikel ini mengulas lebih dalam bagaimana perempuan-perempuan pendeta/teolog berproses, atau “terpanggil” -- istilah dalam lingkup misi Gereja--, menjadi penggerak perubahan. Kajian ini menelaah bagaimana kerangka feminis kritis dipahami dan diaplikasikan dalam pelayanan gereja dan dalam perjuangan pembebasan. Studi memahami feminisme tidak sekedar metodologi dan pendekatan kritis, tapi juga alat ideologis bagi perjuangan menemukan kembali pesanpesan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dan spirit bersama mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang bermartabat.
Resiliensi Perempuan Korban Pinjaman Online dalam Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Siber Berbasis Gender
Artikel ini membahas resiliensi atau kemampuan bertahan perempuan korban pinjaman online (P2P lending) dari kekerasan berbasis gender (KBG) dan kekerasan siber berbasis gender (KSBG), baik pada aplikasi legal maupun ilegal. Data statistik P2P lending menunjukkan jumlah pinjaman online perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (OJK, 2022). Tingginya angka peminjam perempuan di berbagai aplikasi pinjaman online di Indonesia mencerminkan inklusi keuangan, di mana perempuan yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan kini lebih mudah mendapatkan pinjaman. Namun, perkembangan ini tidak diiringi perlindungan khusus bagi perempuan, yang berujung pada berbagai bentuk KBG, termasuk di dunia siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap lima perempuan korban dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, studi literatur, laporan kelembagaan, aturan atau kebijakan fintech, diskusi kelompok dan data kasus dari lembaga bantuan hukum, serta berita media online digunakan untuk mendukung temuan utama. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme interseksional dan konsep patriarki, viktimisasi struktural, resiliensi, dan cyber-related crime. Hasil penelitian menunjukkan para perempuan korban mengalami KBG dan KSBG dari cara penagihan oleh debt collector perusahaan pinjaman online, akibat kurangnya regulasi yang inklusif terhadap perempuan. Para korban kemudian melakukan resiliensi baik internal maupun eksternal terhadap kekerasan yang dialami dengan berbagai cara agar tetap dapat menjalankan peran mereka, meskipun masih mengalami trauma.
Women victims of online lending (P2P lending)