Dimensi Kebahasaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Sunat Perempuan: Kajian Wacana Stilistika Feminis

Abstract

Artikel ini membahas kebahasaan dalam fatwa tentang sunat perempuan yang tercantum dalam dokumen
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 dengan judul “Hukum Pelarangan Khitan terhadap
Perempuan” dan dokumen hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2022 dengan judul
“Perlindungan Perempuan dari Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang Membahayakan
tanpa Alasan Medis.” Kedua fatwa yang membahas topik tersebut memiliki dimensi kebahasaan yang berbeda,
misalnya, diksi sunat perempuan dengan padanan kata yang beragam. MUI menggunakan kata serapan dari bahasa
Arab seperti khitan yang berarti sunat, makrumah yang berarti boleh, dan fitrah yang berarti aturan. Sedangkan,
fatwa KUPI cenderung menggunakan kata denotasi, tidak memakai kata ‘khitan’ melainkan ‘pemotongan dan/
atau pelukaan genitalia’ yang memiliki makna secara lugas dan bersifat objektif, di mana terjadi sebuah aktivitas
pemotongan atau pelukaan terhadap area genital perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fatwa yang
diproduksi pada masa dan institusi yang berbeda memiliki konteks dan makna tertentu yang perlu dikaji lebih
lanjut. Dengan menggunakan Teori Wacana Stilistika Feminis yang dikembangkan Sara Mills (1995), kajian
ini menjawab pertanyaan penelitian berikut: bagaimana bentuk kebahasaan yang dapat mengarahkan pada
pengabadian pandangan yang bias digunakan dalam fatwa tersebut, bagaimana aspek sosial yang mempengaruhi
terbentuknya fatwa tersebut, dan bagaimana MUI maupun KUPI memosisikan perempuan dalam fatwanya. Hasil
kajian ini menunjukkan bahwa kebahasaan dipengaruhi oleh konteks masa dan ideologi tertentu. Fatwa MUI dan
KUPI tentang sunat perempuan merepresentasikan perjalanan gerakan perempuan yang berhasil menunjukkan
keberpihakannya melalui bahasa.