Urgensi Pembentukan Qanun untuk Pemenuhan Hak Perempuan Korban Konflik di Aceh Pasca Damai 19 Tahun

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan qanun yang memenuhi hak-hak perempuan
korban konflik di Aceh, 19 tahun pasca damai. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, hak-hak perempuan
korban konflik di tujuh kabupaten/kota yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur,
dan Aceh Selatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti aspek kesehatan, pendidikan, pemulihan ekonomi, dan
dukungan psikososial secara berkelanjutan. Pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik ini akan dianalisis
berdasarkan hak atas reparasi atau hak atas pemulihan sesuai dengan prinsip keadilan transisi. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya
pemenuhan hak reparasi bagi perempuan korban konflik di Aceh disebabkan oleh ketiadaan qanun mengenai
reparasi yang komprehensif. Dari itu, diperlukan pembentukan qanun yang mengatur reparasi secara menyeluruh
untuk memastikan hak-hak perempuan korban konflik di Aceh terpenuhi dengan baik. Juga perlu ada upaya
untuk mengurangi stigma sosial terhadap perempuan korban konflik dan meningkatkan partisipasi mereka dalam
program-program pembangunan. Dengan adanya qanun yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan hakhak
perempuan korban konflik di Aceh dapat terpenuhi secara maksimal, sesuai dengan prinsip keadilan transisi.