Inovasi Kebijakan Dokumen Mitigasi Gender Sebagai Prasyarat Formil Kebijakan Perizinan lingkungan di Indonesia

Abstract

Krisis iklim berdampak terhadap semakin tingginya kesenjangan gender struktural akibat masih masifnya
budaya patriarki di Indonesia di mana banyak perempuan yang menggantungkan hidupnya di sektor domestik
yang sangat dipengaruhi oleh alam. Data Riset Plan Internasional menunjukkan bahwa bencana yang terjadi akibat
perubahan iklim menigkatkan risiko 14 kali lipat bagi perempuan mulai dari krisis air bersih, ancaman udara
dan lingkungan kotor bagi kehidupan ibu hamil, ibu dan pertumbuhan anak, krisis pangan hingga kerentanan
kekerasan berbasis gender akibat munculnya konflik sosial akibat krisis iklim. Sayangnya ancaman krisis iklim
terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan dan anak di Indonesia belum diakomodasi dengan adanya
kebijakan yang jelas dan tegas. Saat ini Indonesia memang telah memiliki Rencana Aksi Nasional Gender dan
Perubahan Iklim dan Gender Impact Analysis sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 namun
kebijakan tersebut belum mampu mengakomodasi rencana mitigasi iklim secara konkret yang dampaknya
sangat nyata dirasakan perempuan. Dua kebijakan ini hanya dimaknai sebatas konsultasi publik tanpa adanya
sanksi yang jelas jika dokumen perizinan lingkungan tidak mengakomodasi kepentingan perempuan. Tujuan
dari penelitian ini untuk menganalisis dan merekonstruksi kebijakan berperspektif gender berupa dokumen
mitigasi gender sebagai syarat wajib bagi setiap proyek pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan adalah sosio legal research dengan pendekatan interdisiplin ilmu untuk memecahkan problematika
kebijakan iklim yang merugikan perempuan dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian adalah dokumen
Mitigasi Gender Sebagai Prasyarat Formil Kebijakan Perizinan lingkungan di Indonesia adalah dokumen wajib
yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku dalam pembangunan yang berisi dokumen analisis gender, mitigasi
dampak pembangunan bagi perempuan dan anak, serta instrumen perizinan lingkungan yang berperspektif
gender.